KABUPATEN CIREBON – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon berinovasi menghadirkan Sistem Informasi Manajemen Operasional Persampahan (SIMOSA) guna membenahi tata kelola sampah secara terintegrasi.
Gagasan aplikasi berbasis situs web (website) dan Android ini dicetuskan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan (PKPL) DLH Kabupaten Cirebon, Alfian Rediana.
Inovasi digital tersebut dirancang Alfian sebagai bagian dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diikutinya sejak Agustus hingga November 2026.
Alfian menjelaskan, SIMOSA difokuskan untuk mempermudah operasional harian para petugas kebersihan sekaligus memperkuat fungsi pengawasan internal dinas.
“Fungsinya untuk operasional para petugas lapangan. Nanti di dalamnya akan terdata jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Penampungan Sementara (TPS), jumlah penduduk, volume timbunan sampah, hingga rute armada. Data ini menjadi instrumen monitoring pimpinan untuk melakukan evaluasi,” ujar Alfian kepada wartawan di kantornya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Alfian, digitalisasi pencatatan ini diharapkan mampu menekan ketidakteraturan dalam penanganan sampah di wilayah Kabupaten Cirebon karena kinerja petugas lapangan dapat terukur secara langsung.
Dalam mekanisme kerjanya, sistem akan dikelola oleh administrator di tingkat dinas. Sementara itu, para petugas lapangan diwajibkan menginput laporan harian secara langsung melalui aplikasi Android di ponsel pintar masing-masing,” bebernya.
Tak hanya untuk kepentingan internal, SIMOSA juga dirancang untuk menjangkau partisipasi publik. Pada dasbor aplikasi tersebut, tersedia kanal pengaduan bagi masyarakat serta rencana pengembangan fitur pembayaran retribusi pengelolaan sampah,” katanya.
Terkait tahapan implementasi, penyusunan sistem dan uji coba awal telah bergulir pada Oktober hingga November 2026. Tahap uji coba untuk proyek percontohan (pilot project) dijadwalkan mulai berjalan pada awal tahun 2027,”ucapnya.
“Perluasan wilayah penerapan akan dilakukan pada awal tahun 2028. Dalam pelaksanaannya nanti, kami akan bersinergi dengan bidang kebersihan,” terang Alfian.
Melalui pendekatan berbasis sistem ini, ia berharap seluruh data persampahan di Kabupaten Cirebon dapat terhimpun secara utuh dan transparan sehingga memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam memantau perkembangan pengelolaan limbah.
“Sistem ini juga mempermudah koordinasi dan sinkronisasi data ke tingkat pemerintah provinsi maupun pusat, terutama saat dinas, DPRD, atau Pemkab Cirebon mengajukan surat usulan program,” tandasnya.
Reporter; Fi Anggara

